Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menekan Pelajar Bermotor ke Sekolah

PELAJAR-mengendarai motor dibawah umur sudah menjadi fenomena kasat mata kita. Padahal, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 Ayat 1, mengatakan ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Secara eksplisit, pelajar yang belum genap usia 17 tahun dilarang menggunakan motor di jalan raya. Sebab, belum mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi).

Namun, realitasnya jauh dari kenyataan yang ada. Karena, hampir dibeberapa sekolah -menengah pertama- sudah banyak pelajar saat berangkat sekolah menggunakan motor. Alasan mereka sederhana, agar tidak telat ke sekolah, karena orang tua tidak bisa mengantarkan hingga sebab sudah bisa mengendarai motor sendiri.

Pada porsi ini, satu sisi ada yang benar. Namun disisi lain perlu dilihat secara cermat bagaimana polah pelajar yang membawa motor. Justru, naluri untuk menggeber sekuat-kuat motornya saat pulang sekolah, mencoba latihan trek-trekan bersama hingga bergerombol memenuhi jalan saat berkendara itulah yang kemudian terlihat. Adanya fakta itu, bukan tanpa alasan penulis menyampaikannya. Karena, beberapa kali penulis sengaja meluangkan waktu untuk melihat (observasi) secara langsung anak-anak yang membawa motor pasca sekolah.

Lebih menarik lagi, ketika sekolah sudah menghimbau agar anak tak mengendarai motor ke sekolah, mereka juga tidak lantas kehilangan akal untuk menitipkan motornya diluar sekolah. Padahal, mereka masih tergolong belum tahu aturan kompleks bagaimana cara berkendara yang benar. Yang penting bisa mengendarai motor, namun alfa dan mengesampingkan keselamatan karena tak memakai helm, tak menghormati sesama pengendara, hingga pengabaian fungsi lampu isyarat.

Maka, bagi penulis bila masalah seperti ini tidak diantisipasi, justru kita -orang dewasa- adalah bagian dari manusia yang membiarkan anak-anak berjalan tanpa aturan, seenaknya, tanpa teguran dan hal yang lumrah untuk bisa cepat seperti orang dewasa. Karenanya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menekan angka pelajar bermotor ke sekolah, antara lain:

Pertama, sekolah kiranya perlu membuat pantauan intensif. Ini mempunyai maksud, secara periodik sekolah mengintensifkan sidak terhadap anak yang membawa motor. Tujuannya, meminimalisir upaya kecelakaan usia produktif (di bawah 17 tahun). Disamping itu, sekolah juga perlu tahu dimana biasanya anak-anak menitipkan motor bila diluar sekolah. Karena jangan sampai terjadi ”pungutan” berkepanjangan. Terlebih, pembiaran sekolah pada anak yang membawa motor ini bisa memicu lainnya untuk berhasrat ikut-ikutan membawa. Alasannya sederhana, karena tidak ada sanksi tegas dari sekolah bagi yang telah biasa membawa motor.  

Selian itu, bagi penulis ada dampak yang jauh lebih fatal. Yakni, anak-anak yang belum mempunyai kendaraan justru akan meminta kepada orang tua untuk dibelikan. Yang lebih tragis, rela tidak berangkat ke sekolah karena tidak dibelikan atau diizinkan membawa motor sendiri.

Kedua, dibutuhkan kerjasama orang tua. Disini, orang tua membekali anak-anak sepeda motor kesekolah memang perlu, namun bagi penulis bukanlah jalan terbaik. Karena, kelabilan saat berkendara, minimnya pengetahuan berlalu lintas, hingga pada upaya kriminalitas yang mengintai justru menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh kita. Lebih baik dicarikan alternatif lain, misal dengan diikutkan pada mobil antar jemput, atau dengan menyewa tukang ojek sekaligus ikut memberikan pekerjaan pada yang menganggur. 

Namun, bila orang tua mengabaikan hal itu bagi penulis sama saja mereka tidak mau bekerjasama dengan sekolah dalam hal pelarangan menggunakan sepeda motor. Padahal, yang dibutuhkan adalah kerjasama apik antara orang tua dan sekolah demi meminimalisir angka kecelakan, target kriminalitas dan mereka lebih fokus untuk semangat belajar.

Ketiga, implementasi utuh perundang-undangan. Yang penulis maksud, di PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang baru dilakukan awal pelajaran 2016/2017 lalu, terselip materi dari kepolisian. Tapi, bagi penulis sifatnya bukan sebatas pembinaan berupa pemaparan belaka. Namun, sudah harus bagaimana melakukan pengawasan jauh (sebagaimana Pasal 5, Ayat 2) secara administratif -berupa laporan tertulis- dari masing-masing sekolah pada anak yang masih tetap nekat membawa sepeda motor. Caranya lewat kerjasama sekolah, Dinas Pendidikan baik di Kota, Kabupaten dan Provinsi dengan kepolisian. Selanjutnya, dibina dan diawasi secara intensif. Tujuannya, agar ada upaya partisipasi utuh terhadap implementasi perundang-undangan demi menekan angka kecelakaan pelajar di jalan raya.

Keempat, penyediaan angkutan massal yang memadai. Dalam kaitan ini adalah upaya Pemerintah  baik di tingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi untuk banyak menyediakan angkutan umum yang memadai, terjangkau ke berbagai sektor dan murah untuk pelajar. Sehingga, sejak dini mereka senang dan lebih memilih menggunakan angkutan umum untuk ikut partisipasi aktif meminimalisir tingkat kemacetan. Yang tidak kalah penting adalah, pemberiaan jaminan keamanan pada penumpang (pelajar) dari upaya kejahatan pada sarana publik yang ada.

Akhirnya, semua itu bila ada itikat baik bersama untuk saling mensukseskan tentu akan menuai keberhasilan. Pertanyaan sederhana, pada wilayah mana hal itu terhambat? Mari kita lihat pada kenyataan yang ada!

Oleh: Usman Roin
Guru Ekskul Jurnalistik SMP IT PAPB Semarang & Pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Tengah.

Posting Komentar untuk "Menekan Pelajar Bermotor ke Sekolah"

Berlangganan via Email