Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Memoderenkan Birokrasi Pendidikan

ADA yang menarik, saat indonesiana.tempo.co menurunkan berita tentang bocornya memo mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, prihal guru bernama Ibu Mei, seorang guru TK dari Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang sudah berusia 59 tahun. Sebab, tahun depan ia akan segera pensiun. Jika tahun ini tidak segera diurus, ada kehawatirkan tidak akan bisa menikmati uang pensiun yang harus ia terima.
Bagi penulis, memo Pak Anis itu punya tujuan awal rahasia. Yakni, hanya ditujukan kepada pejabat di Kemendikbud pusat dalam hal pelayanan birokrasi pendidikan yang tidak bisa tuntas. Penyebabnya, pejabat berwenang tidak ada ditempat sehingga ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan seharusnya bisa segera selesai dan tak harus mengulang untuk datang lagi dihari berikutnya.
Kemudian, ketika memo itu menyebar dalam pemberitaan (viral) sesungguhnya membawa pesan manis para birokrat pendidikan secara umum. Yakni, Kemendikbud sendiri, lebih-lebih Dinas pendidikan terkait baik Daerah ataupun Kota agar tidak serta merta meninggalkan meja kerjanya dalam hal pelayanan birokrasi pendidikan. 
Karena bicara birokrasi, mempunyai arti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Apalagi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). 
Bila sampai terjadi, berarti sama saja dengan menambah daftar panjang pengelolaan pendidikan yang tanpa ujung dari aspek ketunasannya. Lama kelamaan jika birokrasi tersebut tak terurus, dokumen yang telah disetor bisa saja disebut hilang, terselit atau entah kemana hingga kemudian pihak sekolah harus mengurus ulang pengiriman berkas administrasi pendidikan.
Mudahkan birokrasi
Memang tidaklah mudah mengurusi birokrasi pendidikan. Namun, bila pejabat yang ditunjuk punya komintemen tinggi untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya tentu hasilnya akan bisa dirasakan, yaitu mudah, cepat dan tepat penyelesaiannya.
Jadi, oleh karena ketidakadaan pejabat yang berwenang dalam hal mengeksekusi, berkas birokrasi menjadi mandeg dan tak tahu bagaimana langkah selanjutnya. Padahal, animo yang berkembang sudah seharusnya sistem birokasi di Kemendikbud itu dipermudah, dipersingkat dan diperpendek. 
Di memo tersebut pula, Pak Anis betul-betul ingin membangun kesadaran bersama di dalam birokrasi pendidikan. Karena, selama ini masalah-masalah pendidikan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. Maka, ia ingin mengubah cara pandang tersebut di dalam seluruh institusi birokrasi. Terlebih, menurutnya potret buruk pendidikan hari ini, apapun sebabnya adalah tanggung jawab orang-orang yang berada di dalam birokrasi pendidikan. 
Maka, demi mempermudah proses birokrasi pendidikan agar bisa seiring dengan kebutuhan zaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam catatan penulis. Pertama, perlu reformasi birokrasi, yakni reformasi cara kerja; dari lambat menjadi disiplin, cepat dan segera. Sehingga efisiensi penggunaan tenaga, waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan bisa segera dirasakan bagi yang mengurus. Hal itu penting, agar birokrasi tidak menjadi sumber kemerosotan dan kemandekan penyelenggaraan pendidikan
Kedua, pejabat publik yang memimpin segera bisa memberi teguran langsung kepada para pembantunya agar bisa bekerja dengan baik dan responsif. Yakni, cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Asasnya adalah dari pejabat menjadi kaum profesional. Bila hal ini tidak bisa terwujud, maka dengan mengganti pejabat adalah cara  yang terbaik sebagaimana uangkapan bijak memo Anies Baswedan ”Beri aba-aba untuk minggir dari barisan”. 
Ketiga, jaman sudah internet kiranya birokrasi apapun perlu untuk disederhanakan lewat online. Tujuannya, memangkas rantai berbelit-belitnya birokrasi secara kasat mata, sehingga proses akhir pengurusan birokrasi hanya tinggal tanda tangan pejabat dan sebagai verifikasi faktual untuk kemudian menjadi arsip baik di pusat maupun di daerah.
Manfaat lain dari cara online bila dalam kepengurusan berkas belum lengkap, pejabat bisa disampaikan ulang lewat email dari kekurangan-kekurangan berkas yang harus dilengkapi. Dengan begitu, mata rantai pengurusan birokrasi pendidikan tidak memakan biaya mahal dan lebih komunikatif dari segi penyiapannya. Sehingga, hasil yang bisa dirasakan menjadi mudah, cepat dan akurat penyelesaiannya.
Akhirnya, betapa berat beban kita untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Tapi harus tetap semangat. Karena, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, sangat berpengaruh kepada tatanan birokrasi yang modern dan merakyat. Semoga hal itu bisa terwujud. Amin.
Oleh: Usman Roin
Guru Ekskul Jurnalistik SMP Islam Terpadu PAPB Semarang dan penulis buku ”Langkah Itu Kehidupan”.

Posting Komentar untuk "Memoderenkan Birokrasi Pendidikan"

Berlangganan via Email